Dengan begitu, menandakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia akan memiliki rupiah digital. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai nasib uang kertas dan uang logam.

Perry Warjiyo selaku Gubernur BI menjelaskan, layaknya uang kartal, rupiah digital juga akan melalui proses penerbitan dan pemusnahan. Perry menyebut, rupiah digital akan diimplementasikan secara bertahap, mulai dari wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank.

“Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale digital rupiah dengan ritel digital rupiah secara end to end,” kata Perry dalam siaran resminya, dikutip Senin (6/12/2022).

Melalui Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2022, otoritas moneter juga secara resmi menerbitkan white paper pengembangan rupiah. White paper tersebut bertajuk ‘Proyek Garuda Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah’.

BI mengungkapkan rupiah digital diharapkan memiliki kualitas yang lebih aman dan efisien dibandingkan kualitas uang kartal fisik dan rekening giro di Bank Indonesia.

Baca Juga: Ternyata Ganja Tidak Lebih Baik Dari Plasebo Dalam Mengurangi Rasa Sakit

Dijelaskan BI, kemunculan uang digital tidak akan menghilangkan fungsi uang kartal sebagai alat pembayaran. Rupiah digital justru akan menambah fungsi alat pembayaran yang menjamin masyarakat untuk mampu bertransaksi dalam kondisi apapun.

Lebih lanjut, Bank sentral mengklaim, pengembangan rupiah digital merupakan jawaban BI untuk menghadirkan bentuk mata uang berapa rupiah yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital.

Akankah hadirnya uang digital membuat berbagai transaksi pembayaran lebih baik?

Penulis: Fadia Syah Putranto

The post Bank Indonesia Akan Kembangkan Uang Digital, Bagaimana Nasib Uang Kertas? appeared first on 103.8 FM Brava Radio.

“Meningkatkan batas nilai yang dapat disimpan pada uang elektronik registered dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, melansi dari CNBC Indonesia, Selasa (19/4/2022).

Selain itu Perry juga menjelaskan, batas nilai transaksi bulanan uang elektronik juga ditingkatkan dari Rp 20 juta per bulan menjadi Rp 40 juta per bulan. Dalam Rapat Dewan Gubernur, Perry menyampaikan bahwa  BI mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Kebijakan tersebut di antaranya, memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Kemudian, melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%;. Lalu Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; serta, serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.

Kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman asesmen pada perkembangan sumber pendapatan operasional perbankan juga akan diberlakukan. Selain itu akan memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas, serta kesiapan penyelenggaraan BI-FAST selama periode bulan Ramadan serta Hari Raya Idulfitri 1443H.

Adapun berbagai aplikasi uang elektronik di Indonesia seperti Go-Pay, OVO, LinkAJa, DANA, iSaku, Doku dan Sakuku.

Baca Juga: Penyedia Jasa Profesional Kesehatan Hadir Lewat Aplikasi LoveCare Indonesia

Penulis: Fadia Syah Putranto

The post BI Akan Taikan Batas Simpanan Uang di Berbagai Aplikasi E-Money Hingga 20 Juta appeared first on 103.8 FM Brava Radio.

Seperti diketahui, China menjadi pelopor diterapkannya mata uang digital nasional. China telah membagikan yuan digital kepada warga di beberapa kota pada April lalu. Diikuti setelahnya negara seperti Swedia, Jepang, Rusia, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela juga turut mengembangkan mata uang digital nasional.

Tidak mau ketinggalan, Indonesia pun sedang menggarap mata uang rupiah sebagai mata uang digital. Hal tersebut diungkap oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa tahapan perancangan serta rencana pengedaran mata uang digital ini sedang dalam proses pembahasan. Dikatakan oleh Perry, Bak Indonesia sedang mengkaji penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang digital yang diterbitkan bank sentral.

“Konteks itu BI merencanakan menerbitkan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai instrumen yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Kami akan mengatur mulai dari) perancangan hingga peredarannya seperti uang kertas dan di berbagai kartu debit dan kredit,” ungkap Perry dalam konferensi pers di Jakarta.

Dilansir dari CNBC, ada beberapa pertimbangan untuk menerbitkan mata uang digital nasional. Pertimbangan pertama yakni di Indonesia uang digital adalah ranah Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Pertimbangan kedua, penerbitan CBDC untuk mendukung pelaksanaan makro moneter termasuk infrastruktur pasar uang, valas dan di sektor keuangan. Dan, pertimbangan ketiga, pilihan teknologi yang dipakai oleh bank sentral untuk perumusan, dan teknologi platform yang digunakan.

“Kewenangan alat pembayaran yang sesuai UU mata Uang sebagai penjabaran UUD 1945 adalah BI,” terang Perry.

Baca Juga : Orang Berpenghasilan Diatas 5 Miliar Harus Bayar Pajak Penghasilan 35%

Hingga kini, Bank Indonesia belum memberikan konfirmasi mengenai kapan akan diluncurkannya mata uang digital.

The post Rupiah Digital Akan Diterbitkan Bank Indonesia appeared first on 103.8 FM Brava Radio.