Undang-Undang 7/1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Pemerintah (PP) 75/2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara mengatur Gaji presiden dan wakil presiden.

Dalam UU 71/1978, disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Sementara untuk gaji wakil presiden yaitu sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden saat ini senilai Rp 5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR. Denga demikian gaji presiden bisa mencapai Rp 30,24 juta perbulan. Sementara itu, gaji wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta perbulan.

Hingga saat ini, belum ada revisi aturan terkait hal tersebut. Artinya, belum ada kenaikan gaji presiden dan wakil presiden sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden dan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001 tentang Perubahan Atas Keppres 168/2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Komponen THR dan gaji ke-13 tahun ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau jabatan umum. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 42/PMK.05/2021. Sehingga presiden setidaknya mendapatkan THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp 62,74 juta. Sementara itu, wakil presiden akan menerima THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp 42,16 juta.

Baca Juga: Jadi Masjid Ramah Lingkugan Pertama di Dunia, Intip Kemegahan Masjid Istiqlal

Penulis: Fadia Syah Putranto

The post Inilah Besaran THR Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin appeared first on 103.8 FM Brava Radio.

Setelah pada tahun lalu larangan mudik tidak diizinkan, di tahun ini pemerintah akhirnya memberikan isyarat memperbolehkan diadakannya mudik. Meski begitu, ada berbagai persyaratan yang telah disiapkan pemerintah untuk menyambut mudik lebaran di tengah situasi pandemi.

Salah satunya mengenai vaksin booster yang disiapkan pemerintah sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Diungkap oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa nantikan perjalanan domestik atau mudik tidak akan hasil pemeriksaan covid-19 seperti PCR atau antigen.

“Dan kemudian juga booster. Bahkan nanti booster kita jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik. Sehingga tak perlu lagi ada semacam di tes PCR atau di Antigen,” kata Ma’ruf di Bandung dalam rekaman suara yang diterbitkan Setwapres, Senin (22/3).

Ma’ruf Amin pun berharap kepada masyarakat Indonesia untuk melengkapi vaksin dosis kedua dan ketiga. Menurutnya vaksinasi lengkap sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan antibodi yang tinggi terhadap Covid-19.

Untuk ibadah yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadhan, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah telah mengizinkan dilaksanakan di tempat ibadah masjid. Namun, pelaksanaan ibadah harus tetap menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta mencuci tangan.

“Maka tempat ibadah pun sudah mulai diberikan kelonggaran dan sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyelenggarakan ibadah seperti biasa,” ujar Ma’ruf Amin.

Penulis: Rifqi Fadhillah

The post Wapres Ma’ruf Amin Ungkap Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik Lebaran appeared first on 103.8 FM Brava Radio.