Dilansir dari The Guardian, sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengatakan bulan Juli menjadi bulan terpanas di dunia sepanjang sejarah. Hal ini pun didapat berdasarkan dari para ilmuwan.

Secara signifikan perubahan iklim berubah secara drastis. Dalam hal ini bukan lagi disebut sebagai pemanasan global, tetapi telah masuknya era pendidihan global.

“Perubahan iklim sudah tiba. Ini menakutkan. Dan ini baru permulaan,” kata sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.

Salah satu hal yang menyebabkan suhu global dari bulan Juli hingga dapat memecahkan rekor terpanas sepanjang sejarah adalah karena efek dari pembakaran bahan bakar fosil dan ditambah lagi polusi udara yang menghalangi sinar matahari.

“Untuk sebagian besar Amerika Utara, Asia, Afrika, dan Eropa, ini adalah musim panas yang kejam. Untuk seluruh planet, ini adalah bencana.” ujar Guterres.

Baca Juga: Hanya Ada 3 Orang di Dunia yang ke Luar Negeri Tanpa Perlu Paspor

Dr Zachary M Labe, ilmuwan iklim di Universitas Princeton, mengungkapkan alasan banyak para ilmuwan menyebut bulan Juli 2023 bisa menjadi bulan terpanas dalam 120 ribu tahun terakhir.

“Banyak prediksi (sejak) puluhan tahun (lalu) dari para ilmuwan yang memperingatkan suhu meningkat dengan cepat karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Dampak dan akibatnya dirasakan masyarakat dan ekosistem di seluruh dunia, terutama bagi yang paling rentan.” kata Dr Zachary M Labe.

“Tanpa pengurangan emisi gas rumah kaca, panas dan risiko selanjutnya akan terus meningkat,” ujarnya.

The post PBB: Era Pemanasan Global Berakhir, Kini Muncul Pendidihan Global appeared first on 103.8 FM Brava Radio.

PBB menilai KUHP yang sudah disahkan tidah sesuai dengan kebebasan, hak asasi manusia (HAM), dan hak atas kesetaraan. Pakar Hak Asasi Manusia PBB bahkan sempat menyurati pemerintah Indonesia pada akhir November lalu sebelum KUHP disahkan.

Isinya merupakan sejumlah masukan dan kekhawatiran soal banyak pasal yang rentan merusak kebebasan dan penegakan HAM. Berikut 6 poin kritikan dari PBB terhadap Indonesia terkait KUHP.

1. Bertentangan dengan hukum internasional

“Ini untuk memastikan hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia, dan komitmen terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” demikian pernyataan PBB.

2. Melanggar Kebebasan Berekspesi

Dalam KUHP yang baru, ada pasal memuat soal penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan aturan demonstrasi yang harus dengan pemberitahuan. Hal tersebut menjadi sorotan PBB.

3. Ancaman Kekerasan Gender

Organisasi internasional itu juga menyoroti pasal di KUHP yang mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif terhadap sejumlah kalangan. Mereka yang rentan terkena KUHP baru yakni perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan kaum minoritas seksual.

4. Berdampak ke akses kesehatan

Lebih lanjut, aturan ini dianggap berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak privasi.

5. Melanggar hak kebebasan beragama

PBB juga melayangkan kritik bahwa ada pasal di KUHP yang berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasal tersebut dinilai bisa melegitimasi sikap negatif terhadap penganut agama minoritas. Dengan begitu khawatir berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap mereka.

6. Mendesak pemerintah terbuka ke masyarakat

Organisasi itu mendesak pemerintah untuk terus terlibat dalam dialog konsultatif secara terbuka dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.

Baca Juga: The Captain: Meningkatkan Keuntungan Bisnis Dengan Loyalti Program

Bagaimana tanggapan Anda soal kritikan dari PBB terhadap KUHP Indonesia Brava Listeners?

Penulis: Fadia Syah Putranto

The post 6 Kritik PBB Terhadap KUHP Baru Indonesia yang Kontroversial appeared first on 103.8 FM Brava Radio.

Pada tahun 2020, Komisis Narkotika PBB (CND) sudah mengeluarkan ganja dan resin ganja dari golongan IV Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961. Lewat keputusan PBB itu, Charles mengungkapkan bahwa ganja sudah dihapus dari daftar narkotika dan obat terlarang atau narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis.

“Di seluruh dunia kini terdapat lebih dari 50 negara yang telah memiliki program ganja medis, termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand,” kata Charles mengutip dai CNN Indonesia.com, Selasa (28/6/22).

Disisi lain, terlepas Indonesia akan melakukan program ganja medis atau tidak, riset menjadi hal yang sangat penting yang dilakukan untuk menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan atau penyusunan regulasi selanjutnya.

Charles juga mengingatkan bahwa dunia medis harus terus berkembang dan dinamis demi tujuan kemanusiaan, menyelamatkan kehidupan penderita radang otak lain yang diyakini bisa diobati dengan ganja.

“Indonesia harus sudah memulai kajian tentang manfaat tanaman ganja atau cannabis sativa untuk kepentingan medis, Negara tidak boleh tinggal berpangku tangan melihat ‘Pika-Pika’ lain yang menunggu pemenuhan hak atas kesehatannya,” kata politikus PDIP itu.

Topik mengenai ganja medis menjadi perbincangan setelah seorang ibu bernama Santi Warastuti asal Sleman, Yogyakarta, beserta anaknya Pika, yang mengidap kelainan otak, melakukan aksi damai di kawasan Bundaran HI, Jakarta saat Car Free Day (CFD), Minggu (26/6/22).

Santi membawa sebuah surat yang ditujukan kepada hakim MK agar segera memberikan putusan atas permohonan uji yang sudah dia ajukan atas UU Narkotika. Dirinya meminta agar ganja yang masuk golongan I UU Narkotika bisa digunakan untuk keperluan medis.

Santi mengaku sudah menanti selama hampir dua tahun agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonannya untuk melegalisasi ganja medis di Indonesia. Sebagai informasi, anak Santi yang bernama Pika, menderita kelainan otak dan membutuhkan ganja untuk pengobatan.

Bagaimana tanggapan Anda Brava Listeners soal ganja medis ini?

Penulis: Fadia Syah Putranto

The post Mengikuti Thailand dan Malaysia, DPR Minta Indonesia Riset Ganja Medis appeared first on 103.8 FM Brava Radio.