70 Persen Aset Negara Dikuasai Asing

109

Ketika membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11/2013), Prof Dr Pratikno mengatakan, “kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing”.

Aset di bidang perbankan misalnya, ia mencontohkan, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50 persen.

Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70 persen dan lebih parah lagi adalah pertambambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80-85 persen.

Menurutnya, “kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40 persen. Namun demikian kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing”.

Rektor UGM itu juga mengungkapkan, Oleh karena itu, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, memang sebuah ironi apabila rakyat Indonesia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan. Meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, namun hingga kini di usia kemerdekaan 68 tahun, masih banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Sementara itu yang juga hadir pada seminar nasional, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.

Menurutnya, “pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter”. Mantan anggota DPR-RI dari PDIP itu juga mengatakan, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

Oleh sebab itu, Ganjar mengungkapkan, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa. Demikian kabar yang dilansir dari Antaranews.com.

Share it