Seperti yang dilansir dari Detik.com, usai rapat kordinator di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/7/2013), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan Inalum secara otomatis kalau mau praktis diambil alih saja oleh Menteri BUMN jadi BUMN sendiri.
Akan tetapi menurut Hidayat hal ini masih menjadi perbincangan dalam internal pemerintah. Termasuk untuk pembagian saham kepada pemerintah daerah.
Masih menurut Hidayat, jika sudah diambil 100%, akan ada pembicaraan selanjutnya yang membahas ketika ada arrangement lagi oleh pemerintah, Inalum akan dimasukan, BUMN yang lain, pada daerah minta dimasukkan saham.
Seperti yang diketahui, Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. kerjasama ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian pada 7 Juli 1975 antara RI-Jepang, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
- Harper’s Bazaar Indonesia Asia NewGen Fashion Award (ANFA) kembali hadir di tahun 2024! - Mar 7, 2024
- Farah Tubagus - Dec 22, 2023
- Joshua Nafi - Dec 22, 2023
