Siapa yang Salah jika Buruh dan Pengusaha Ribut Soal Upah?

28

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Erwin Aksa mengatakan buruh dan pengusaha tak bisa disalahkan soal kenyataan ini. Ia memahami tuntutan buruh soal kenaikan upah yang tinggi karena setiap tahun biaya hidup terus naik karena kenaikan harga-harga barang.

Akan tetapi disisi lain, pengusaha pun terus dibebani oleh biaya-biaya yang terus bartambah seperti kenaikan tarif listrik, BBM, biaya produksi, hingga biaya-biaya ‘siluman’ seperti pungutan liar (pungli) sampai sumbangan.

Dilansir dari Detik, Kamis (31/10/2013), Erwin mengungkapkan bahwa intinya di pemerintah, menurutnya ketegasan perlu agar pemerintah dapat membuat aturan yang jelas. Kenaikan UMP permasalahan tahunan, lanjutnya, sehingga perlu dibuat formula yang jelas, saat ini setiap tahun buruh bergerak seperti sekarang, lalu ada tekanan menjadi alasan untuk memenuhi permintaan buruh.

Erwin juga mengatakan selain membuat formula yang jelas soal pengupahan, pemerintah punya pekerjaan rumah seperti soal jaminan sosial, jaminan perumahan, transportasi murah dan jaminan pendidikan. Bahkan termasuk menjamin harga-harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau masyarakat.

Pria yang pernah menjadi tamu dalam program The Captain  Brava Radio edisi 15 Agustus 2013 ini, juga mengungkapkan bahwa pemerintah harus memformulasikan itu semua, karena saat ini terkesan semua beban ditanggung oleh dunia usaha, tegasnya.

Menurut Erwin, pengusaha sudah banyak dibebani pengeluaran seperti pengeluaran upah, pungli, biaya tak terduga, CSR, keagamaan dan lain-lain. Bahkan pengeluaran sumbangan yang diminta dari banyak komponen masyarakat yang nilainya bisa mencapai 1% dari operasional perusahaan.

Hal tersebut, menurut Erwin, belum lagi ditambah permintaan sumbangan dari pemerintah, LSM, tentara, polisi, sampai RT juga minta sumbangan. Jika hal ini tidak bisa dikontrol, masih menurutnya, ke depannya Indonesia akan tertinggal.

Sebagai pengusaha Erwin tak menutup mata soal banyaknya sumbangan dan proposal dari LSM, tokoh masyarakat, termasuk permintaan sumbangan dari partai dan lain-lain. Semua elemen ingin membuat acara, organisasi membuat acara semua harus memikul, jika tak disumbang dianggap pelit, biaya semakin besar, demikian menurutnya.

Share it