Indonesia Masih Perlu Perbaiki Birokrasi Investasi

74

Seperti yang dilansir dari Antaranews.com, Soegijanto mengungkapkan bahwa lamanya proses perizinan, itu termasuk yang harus diperbaiki dari sisi birokrasi. 

Ia juga mengatakan terdapat tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan “gairah” investasi di tengah kondisi ekonomi yang cenderung menurun belakangan ini, yakni birokrasi, korupsi dan infrastruktur.

Menurutnya, pilar-pilar tersebut yang harus diperhatikan dan itu juga yang menjadi catatan WEF karena kita termasuk yang dua kali lipat lamanya dalam waktu perizinan. Soegijanto juga menyebutkan bahwa perizinan seharusnya paling lama terhitung 47 hari berdasarkan standar WEF. 

Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan daya saing terbaik versi WEF dan berhasil melesat 12 peringkat menjadi peringkat 38 yang sebelumnya hanya menempati peringkat 50 dunia. WEF juga menilai Indonesia berhasil memperbaiki sektor infrastruktur yang naik 17 tingkat ke posisi 61 dunia yang awalnya hanya di peringkat 78 dunia.

Diketahui, sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan meskipun peringkat tersebut merupakan prestasi bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, namun dia mengatakan akan memperbaiki dari sisi perizinan.

Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki dari sisi yang terkait dengan perizinan, akan tetapi jika terkait `bribery` (penyuapan/korupsi) lebih akan diserahkan kepada penegakan hukum. Pihaknya, lanjut Bambang, kini melihat dari kenaikan peringkatnya saja.

Hatta mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur daya saing bangsa ini meningkat, jika bicara daya saing banyak faktor ada beberapa belas yg diukur, akan tetapi yang menonjol adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) Indonesia sendiri yang juga sudah meningkat. Dia juga menilai prestasi tersebut didorong oleh sumber daya manusia (SDM) yang meningkat.

Menurut Hatta yang mempengaruhi juga adalah hal-hal `governance` (aturan/prosedur), seperti misalnya bagaimana pemerintah mengelola perizinan-perizinan. Hatta juga mengatakan `Doing Business` di Indonesia itu membaik.

Redaksi