Business

Anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya meminta pemerintah tidak terpancing dengan pernyataan penasehat Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott dan tetap fokus pada isu penyadapan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan menghentikan sementara sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan isu terkait penyadapan yang dilakukan Australia pada Rabu (20/11/2013)

Menyikapi penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara lainnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan tiga langkah. Tiga langkah tersebut diklaim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagai langkah yang tegas sekaligus terukur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) yang diharapkan mampu mendorong misi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia

The Captain kali ini, edisi Kamis, 31 Oktober 2013, menghadirkan perbincangan antara Leonardo Ringo bersama President Director PT Adidas Indonesia, Benjamin Handradjasa.

The Captain Edisi Kamis, 24 Oktober 2013, menghadirkan perbincangan antara Leonardo Ringo dengan Director Channel Sales Intel Indonesia, Harry K. Nugraha.

Partai Buruh di Australia yang beroposisi dikabarkan belum menyepakati penaikkan batas plafon utang sampai 500 miliar dolar Australia. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Australia, Joe Hockey mengingatkan penghentian operasi pemerintah (shutdown) ala Amerika Serikat kemungkinan akan terjadi di Australia

Pertemuan bilateral yang diadakan di Canberra, antara Wakil Presiden Boediono dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, membahas isu penyadapan Canberra terhadap Jakarta. Kabar penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutuya sebagaimana yang dibocorkan Edward Snowden juga membuat gerah Jerman, Meksiko, dan beberapa negara lain

Kementerian Perdagangan menngungkapkan prediksi outlook perdagangan Indonesia pada 2014 masih dalam kinerja yang positif meskipun tidak mengalami pertumbuhan besar

Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno mengungkapkan aset negara Indonesia sekitar 70-80 persen telah dikuasi bangsa asing hingga saat ini